Manajemen Pendidikan Nasional

A.    KRISIS DUNIA PENDIDIKAN DEWASA INI

Pendidikan menurut hakikatnya tidak akan terlepas dari situasi yang krisis, kecuali dalam masyarakatyang masih sangat terbelakang. hal ini disebabkan pendidikan sebagai suatu lembaga sosial cendrung mempertahankan nilai-nilai yang di emban oleh masyarakat yang memilikinya, sementara itu proses perubahan terus berjalan di sekitar lembaga itu. sifat tradissonal dan konservatif lembaga pendidikan dengan sendirinya jauh ketinggalan dari arus proses pembangunan dimana pun juga di muka bumi ini. apakah lembaga pendidikan itu berbentuk keluarga, lembaga pendidikan masyarakat, lembaga pendidikan formal dan yang-non formal, dalam berbagai jenis dan jenjang, pada umumnya selalu ketinggalan dari arus pembaharuan. dewasa ini dunia pendidikan kita mengalami empat krisis pokok :

1.      kualitas pendidikan

Sungguhpun sulit untuk menentukan karakteristik atau ukuran yang digunakan untuk mengukur kualitas pendidikan, namun beberapa indikator dapat digunakan sebagai rambu-rambu‎ pemberi sinyal mengenai kekhawatiran kita tentang mutu atau kualitas pendidikan kita. beberapa indikator itu yang penting ialah mutu guru yang masih rendah pada semua jenjang pendidikan, meskipun rasio guru-murid termasuk yang rendah di ASEAN. Begitu pula alat-alat bantu proses belajar-mengajar seperti buku teks, peralatan raboratorium dan bengkel kerja belum memadai. hal ini memang bergantung pula pada besarnya biaya yang di peruntukan bagi pendidikan per unit, maupun alokasi dana bagi pendidikan dari APBN serta persentase biaya pendidikan dari PDB. Tabel 1 dan 2 menunjukkan beberapa angka perbandingan indikator pendidikan Indonesia diantara beberapa negara, terutama negara-negara ASEAN.

tabel 1. persentase biaya sektor pendidikan dari APBN

BEBERAPA NEGARA 1965-1984
Negara	1965	1970	1975	1980	1984
Korea SelatanSingapura Hong Kong Taiwan Indonesia Malaysia Filipina Thailand	17.2 - 14.8 13.2 - 18.5 - 20.1	21.4 11.7 22.8 16.5 - 17.7 24.4 16.7	13.9 8.6 20.7 14.2 13.1 19.3 11.4 21.0	23.7 7.3 14.6 15.1 8.9 14.7 9.0 20.6	- 9.6 18.7 16.3 9.3 - 10.4 -

tabel 2. persentase biaya sektor pendidikan dari GNP

BEBERAPA NEGARA 1965-1984
Negara	1965	1970	1975	1980	1984
Korea SelatanSingapura Hong Kong Taiwan Indonesia Malaysia Filipina Thailand	1.8 4.3 2.5 2.4 - 4.7 2.6 2.6	3.7 3.1 2.9 3.4 2.5 4.3 2.6 3.5	2.2 2.9 2.7 3.1 3.0 6.3 1.9 3.6	3.7 2.9 2.5 3.6 1.9 6.2 1.6 3.3	4.8 4.4 2.8 4.2 2.2 6.4 1.3 3.9

2.      Relevansi Pendidikan

Belevansi pendidikan atau efisiensi eksternal suatu sistem pendidikan di ukur antara lain dari keberhasilan sistem itu dalam memasok tenaga-tenaga terampil dalam jumlah yang memadai bagi kebutuhan sektor-sektor pembangunan.

Tabel 3. Perkiraan jumlah pengangguran terbuka selama repelita V

Pendidikan	1988	1993	Tambahan 1988-93	% kenaikan
SD kebawahSLTP umum SLTP kejujuran SLTA umum SLTA kejujuran Universitas	512.668 267.347 29.863 654.762 364.279 132.590	156.022 907.458 (437.038) 1.621.193 (100.579) 444.309	(356.646) 640.111 (466.901) 966.431 (464.858) 311.719	- 340 - 148 - 335
Jumlah	1.961.509	2.591.365	629.856

Masalah ini tidak relevannya pendidikan kita bukan saja di sebabkan adanya kesenjangan antara "supply" sistem pendidikan dengan "demand" tenaga yang dibutuhkan oleh berbagai sektor ekonomi, tetapi juga karna isi kurikulum yang tidak sesuai dengan perkembangan ekonomi atau kemajuan iptek.

3.        Elitisme

Yang dimaksud dengan elitisme pendidikan ialah kecendrungan penyelenggaraan pendidikan oleh pemerintah menguntungkan kelompok masyarakat yang kecil atau yang justru mampu.

4.      Manajemen pendidikan

Mau tidak mau, pendidikan sudah menjadi suatu industri. sebagai suatu industri pengembangan (sumberdaya) manusia, pendidikan itu harus dikelola secara profesional. Ketiadaan tenaga-tenaga manajer pendidikan profesional ini antara lain yang mengharuskan kita mengadakan trobosan-trobosan untuk membawa pendidikan itu sejalan dengan langkah-langkah pendidikan yang semakin cepat. Di samping itu peta permasalahan pendidikan kita sangat kompleks yang menyangkut bukan masalah-maslah teknis pendidikan, tetapi juga meliputi kegiatan-kegiatan perencanaan, pendanaan, dan efisiensi dari sitem itu sendiri. Masalah pengelolaan Sekolah Dasar merupakan contoh klasik dari kesemrawutan manajemen pendidikan dewasa ini, yang ada gilirannya memberikan efek terhadap setiap usaha untuk meningkatkan mutu keluaran sistem pendidikan. Munculnya UU No. 2, Tahun 1989 mengenai Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) beserta beberapa peraturan pelaksanaannya, belumbanyak menolong mengatasi pembenahan manajemen sekolah dasar itu, selama kita belum sepaham serta adanya ketulusan kita untuk memberi otonomi kepada daerah (tingkat II) mengurus pellaksanaan pendidikan dasar yang merupaka salah satu perwujudan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Pendidikan (dasar) bukan semata-mata masalah teknis tetapi lebih merupakan masalah politis, karna itu penyelenggaraannya harus merupakan isu politis.

Malah otonomi pengelolaan pendidikan kita dewasa ini, baik untuk sekolah lanjutan maupun pendidikan tinggi, dalam pengertian otonomi dalam penyelenggaraan masalah akademik dan finansial, memerlukan penyesuaian mengenai kelembagaan SISDIKNAS. Lembaga pendidikan kita di bentuk berdarkan fungsi dan peranan pendidikan yang sudah kadaluarsa. Sebagai mana dengan kebanyakan lembaga sosial yang lain, lembaga-lembaga itu tidak dapat lagi mengikuti cepatnya laju pembangunan. Tidak mengherankan, banyak lembaga sosial itu, termasuk lembaga dalam SISDIKNAS perlu ditata kembali atau perlu direstrukturisasi.

B.     POROS-POROS TRANSFORMASI MASYARAKAT MENUJU MASYARAKAT MENUJU MASYARAKAT INDUSTRI MODERN SERTA PERANAN DAN FUNGSI SISDIKNAS

Memasuki masyarakat industri modern, bagi bangsa indonesia, merupakan suatu proses. Proses  itu dapat berjalan lambat, dapat pula di percepat. Masyarakat industri bukan hanya sekedar membawa mesin-mesin produksi yang menggantikan tenaga manusia, atau mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam proses produksi, tetapi juga membawa serta nilai-nilai baru yang akan mempengaruhi, mengubah serta mengiring tingkah laku manusia atau kelompok manusia kedalam pola-pola berfikir, merasa dan bertindak, yang berlainan dengan pola tingkah laku sebelumnya.

Didalam proses transformasi budaya ini biasanya di bedakan dua lapisan nilai yang bakal terkena : nilai-nilai instrinsik suatu masyarakat dan nilai-nilai entelektual: kedua lapisan itu bukan tidak mungkin berubah karna pengaruh faktor-faktor globalisasi serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nilai-nilai dasar itu sendiri sedang dalam proses pembentukan, seperti nilai-nilai persatuan nasional, nilai-nilai budaya nasional yang berakar dari budaya daerah.

Menurut Alfian, nilai-nilai instrumental yang perlu di tonjolkan serta di kembangkan dalam masyarakat industri ialah : disiplin, penghargaan terhadap waktu, spesialisasi, orientasi pada kerja dan prestasi. Nilai-nilai ini mungkin sudah mempunyai benih-benih yang sudah hidup dan tumbuh dalam budaya kita, namun dalam masyarakat industri modern, nilai-nilai tersebut semakin ditonjolkan.

1. Poros-Poros Transformasi

a. Globalisasi

Globalisasi yang pada dasarnya yang merupakan rekayasa ekonomi telah menjadikan kehidupan manusia begitu terbuka, dan didalam keterbukaan itu kualitas manusia merupakan kuncinya. dengan kualitas manusia yang tinggi, dapat di produksi komuditi-komuditi yang diperlukan dalam perdagangan dunia, meskipun negara itu sendiri tidak mempunya sumber alam yang diperlukan. Dengan sendirinya modal insvestasi dari luar tidak atau kurang mengalir kenegara yang tidak dapat mengolah komoditi yang diperlukan oleh pasaran dunia. Keterbukaan juga mendorong mengalirnya teknologi baru di dunia maju. Di dalam proses ini peranan pendidikan menjadi sangat menentukan karena pendidikan itu mendorong terjadinya adopsi atau transfet teknologi, adaptasi teknologi maupun penyebarannya. Cepat-lambatnya proses transfer dan penyebaran teknologi, untuk sebagian besar menyebabkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Diakui penyebaran pertumbuhan ekonomi modern dewasa ini disebabkan difusi ilmu pengetahuan mengenai teknik produksi yang baru. Sejalan dengan itu adanya kemerdekaan seseorang atau suatu bangsa untuk belajar dari bangsa lain ide-ide baru atau mengenal produk-produk baru dari bangsa lain. Semakin terbuka ekonomi suatu bangsa, semakin besar keutungan yang diperoleh dari insvestasi dalam pendidikan maupun investasi sektor fisik lainnya.

Globalisasi mene,patkan pula nasib umat masusia sebagai keseluruhan menjadi tanggung jawab bersama. Oleh karna itu, kesadaran akan pentingnya kehidupan bersama semakin menonjol dan tanggung jawab kehidupan diatas planet bumi ini merupakan tanggung jawab setiap orang. Pendidikan lingkungan dan kependudukan akan mengambil tempat yang penting dalam pendidikan masyarakat industri modern. Bahwa sumber-sumber alam maupun sumber-sumber hayati termasuk manusia bukan lagi nilik sekelompok manusia, tetapi adalah milik kemanusiaan.

b. Stuktur Ekonomi

Perubahan struktur ekonomi dari ekonmi yang terutama berdasarkan oertanisan ke ekonomi berdasarkan industri akan merubah cara hidup dan berfikir bangsa kita. Bukan saja munculnya nilai-nilai baru yang berbeda dalam nilai-nilai dalam masyarakat agraris, juga nilai-nilai dasar perlu memperoleh penafsiran baru seperti gotong-royong, kerjasama, hidup kekeluargaan besar yang berbeda dengan batih dalam masyarakat industri.

Mempersiapkan masyarakat memasuki dunia industri modern memerlukan kondisionalisasi persepsi masyarakat mengenai nilai kekaryaan dan bukan pada legitimasi sertifikasi pendidikan, khususnya pendidikan tinggi. Dalam kaitan ini suatu kebijakan perangsangannya harus disusun dengan memberi insetif yang memikat terhadap pendidikan kekaryaan. Antara jalur pendidikan formal dan jalur pelatihan harus mempunyai hubungan yang berkesinambungan dan jangan di kotak-kotakkan secara formal. Dengan kata lain antara dunia pendidikan dan dunia kerja harus berkesinambungan. Dunia industri secara struktural di kaitkan dengan dunia pelatihan dan pendidikan beik secara langsung maupun tidak langsung, misalnya melalui pajak pendidikan. Dunia industri harus secara langsung ikut serta bertanggung jawab terhadap perkembangan mutu tenaga-tenaga yang di butuhkan, antara lain melalui lembaga pelatihan yang didirikannya baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama,  sistem magang, atau program bersama lainnya antara SISDIKNAS dan dunia industri. Suatu masyarakat industri modern perlu ditunjang oleh suatu sistem pendidikan dan pelatihan yang terintegrasi. Dengan demikian masalah kemubaziran keluaran sistem pendidikan formal dapat di perkecil. Yang jelas, keluaran sistem pendidikan formal mempunyai kualifikasi siap latih, yang akan di lengkapi dengan program pelatihan nasional yang akan menghasilkan tenaga terampil yang siap pakai. Untuk itu diperlukan suatu manajemen dan pendidikan pelatihan nasional yang terintegrasi.

c. Politik Idiologi

seperti yang telah diuraikan, masyarakat industri modern yang kita tuju tidak terlepas dari tujuan politik idiologi bangsa kita. UU No.2 Tahin 1989 mengenai Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) telah merumuskan dasar, fungsi dan tujuan pendidikan nasional.

pasal 2. Pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 3. Pendidikan Nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia dalam rangka upaya mewujudkan tujuan nasional

pasal 4. Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa tehadap Tuhan Yang Masha Esa berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Politik pendidikan nasional  seperti yang dirumuskan dalam UU No.2 tahun 1989 tersebut, penjabarannya dalam kurikulum dan sebagai kegiatan pendidikan nasional.

dalam masyarakat industri modern dai masa ilmu pengetahuan, teknologi serta informasi semakin mudah di kuasai oleh rakyat banyak, di tuntut pula berkembangnya kehidupan demokrasi modern. Moerdimono menyatakan dengan sangat jelas :

"... demokrasi modern memerlukan rakyat yang selain berpaham nasionalis juga berwatak demokrat. Baik paham nasionalisme maupun watak demokrat tidaklah tumbuh sendiri. Kedua kualitas itu harus didikkan, melalui proses sosialisasi serta pendidikan politik."

Masyarakat industri modern adalah masyarakat yang mengacu pada kualitas dalam segala aspek kehidupan, sedangkan kualitas itu sendiri hanya dapat hidup dalam masyarakat yang tinggi disiplinnya.

Akhirnya masyarakat industri modern yang kita inginkan tetap berdasarkan pancasila, jadi bukannya masyarakat liberal yang mengesampingkan unsur-unsur kemanusiaan yang beradab. Untuk mewujudkan masyarakat industri modern, di tentukanlah dasar pembangunan untuk 25 tahun yang akan datang, atau yang disebut ideologi pembangunan, antara lain pemerataan, kualitas kehidupan manusia, dan masyarakat Indonesia, dan pembangunan yang berbudaya nasional.

Asas pemerataan merupakan usaha yang berkelanjutan sebab seperti yang telah diuraikan, pemerataan yang sempurna malahan kontradiktif dengan perubahan. Usaha pemerataan adalah inheren dengan usaha pembangunan. Selanjutnya peningkatan kualitas manusia sebenarnya merupakan hakekat dari pembangunan nasional sebab bukankah usaha pembangunan itu untuk menaikkan taraf hidup atau kualitas hidup manusia indonesia? Peningkatan kualitas hidup perseorangan belum dengan sendirinya menaikan taraf hidup seluruh masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu, tujuan pembangunan kita adalah juga untuk mencapai "The Common good" seluruh masyarakat. Apalagi dalam masyarakat industri modern di perlukan kerjasama yang semakin erat antara anggota masyarakat, antara anggota profesi, antara para pakar.

Salah satu unsur politik yang menunjang kehidupan masyarakat industri modernialah pendidikan yang memberi prioritas kepada kualitas. Pemberian prioritas kualitas bukan berarti suatu sistem pendidikan yang elitistetapi yang memberi kesempatan yang seluas-luasnnya kepada setiap orang mengembangkan bakat sesuai kemampuannya dengan sebaik-baiknya. Pendidikan yang selektif untuk program yang relevan, pendidikan untuk anak pintar luar biasa, merupakan program yang perlu dilaksanakan..

Politik pendidikan yang dengan sadar menyiapkan tenaga yang cukup jumlahnya dan terampil untuk mendukung masyarakat industri perlu dengan sungguh-sungguh disiapkan. Masalahnya ialah masyarakat industri moderen yang akan kita bina adalah masyarakat yang adil dan makmur dimana setiap orang mepunyai pekerjaan yang layak bagi kemanusian weperti yang diamanatkan dalam pasal 27 ayat (2) UUD-1945.

Pendidikan politik merupakan landasan utama bagi tumbuhnya rasa nasionalisme yang positif. Usaha perlu mendapatkan perhatian utama dalam pendidikan dasar 9 tahun yang di wajibkan. Pelaksanaan pendidikan politik ini menuntut cara penyajian yang efektif sesuai dengan semakin meningkatkan taraf pendidikan rakyat kita dan tumbuhnya kehidupan demokrasi yang terbuka. Metodoligi yang rasional dan kritis akan menumbuhkan nasionalisme yang rasional sehingga mampu mengolah berbagai bentuk arus globalisasi yang dapat membahayakan kesatuan dan persatuan nasional.

d. Kebudayaan Nasional

Didalam kerangka dinamisme kebudayaan umat manusia dewasa ini dalam didalam masyarakat industri modern, apakah ada tempat bagi tumbuhnya kebudayaan nasional ? Untuk menjawab pertanyaan mendasar ini, antropologi pendidikan memberikan jawaban yang sederhana yaitu bahwa pendidikan tidak terjadi dalam ruang hampa, tetapi merupakan suatu proses humanisasi. Proses humanisasi mengimplikasikan adanya pola-pola kebudayaan yang ikut membentuk tingkah laku seorang atau sekelompok. Pada tingkst tertentu manusia adalah produk dari kebudayaannya. Kebudayaan yang paling dekat bagi seorang ialah kebudayaan kelompok, subbudaya, dan kemudian budaya nasionalnya. Dalam konteks inilah seseorang memperoleh jati dirinnya. Ada pendapat bahwa kebudayaan nasional itu belum ada. Yang ada ialah subbudaya daerah-daerah. UUD-1945 menyatakan bahwa kebudayaan nasional terbentuk dari puncak-puncak kebudayaan daerah. Dari puncak-puncak itulah di bentuk suatu konfigurasi yang akan menentukan kebudayaan nasional.

e. Manusia dan Masyarakat

manusia baru indonesia seperti yang dirumuskan dalam sarasehan KOMPAS tahun 1989, ialah manusia yang semakin bersikap pasca-nasional, mungkin sudah terlalu jauh melangkah. Menurut rumusan itu, manusia baru indonesia memuat tiga ciri utama : sadar iptek, kreatif dan solidaritas-etis.

"...manusia yang memiliki horizon luas, yang menghayati kenasionalan bukan sebagai tujuan akhir tetapi sebagai transisi kearah penemuan jati diri yang lebih lengkap, lebih dewasa, dan lebih luas tanpa meniadakan nasionalisme itu sendiri. Dialah manusia peran peran atau dalam arti fositif, penghayat iptek, dan karnanya semakin bersikap pasca nasional. Dialah manusia yang sedang melewati proses penyerahan diri selaku warga negara Indonesia, dalam arti kenasionalan sebagai bangsa Indonesia hanyalah masa transisi sebagai warga dunia."

Kebudayaan nasional yang berkembang merupakan landasan bagi terjadinya interaksi pendidikan dalam rangka terbinanya manusia indonesia dalam masyarakat indonesia yang memiliki jati diri. Manusia indonesia yang memiliki jati diri itu adalah manusia yang sadar iptek dan mengetahui untuk apa iptek itu dimanfaatkan; manusia yang kreatif dalam arti mempunyai daya nalar dan imajinasi untuk membangun masyarakat yang adil dan etis bagi kemakmuran bangsanya dan untuk seluruh umat manusia.

f. iptek

Robert M. Solow, pemenang hadiah Nobel ekonomi tahun 1987 menyatakan bahwa kemajuan pembagunan ekonomi di tentukan oleh kemampuan negara itu menguasai dan memanfaatkan teknologi masyarakat industri bukan hanya melek huruf, juga harus "melek numerik". Penyusunan dan pemanfaatan iptek untuk negara berkembang, berdasarkan pengalaman antaralain akan berhasul apabila 1) negara itu menumbuhkan kemampuannya memiliki teknologi yang sesuai karna benar-benar di perlukan, 2) dapat memilih teknologi yang di perlukan serta memanfaatkannya tanpa mempunyai masyarakat ilmiah terlebih dahulu. Implikasi dari pengalaman inilah pada tahap perkembangan awal memasuki indrustrialisasi ialah penguasaan teknologi yang berorientasi pada peningkatan kemampuan untuk produksi. peningkatan teknologi terjadi secara belajar sambil berbuat yang berkelanjutan. Hal ini terjadi bukan saja dalam perusahaan-perusahaan, juga dalam mempersiapkan tenaga-tenaga teknik yang terampil.

g. Informasi

masyarakat industri modern juga masyarakat informasi, sekurang-kurangnya terbuka untuk semua jenis informasi. Aksebilitas terhadap banyak informasi memrlukan kiat-kiat tertentu untuk dapat memanfaatkannya. Otak manusia tidak mungkin menguasai semua informasi di luar kepala. Oleh sebab itu, di perlukan kemampuan tertentu untuk menguasainya. Kemampuan itu ialah : a) mengetahui dimana dan bagaimanainformasi itu di peroleh, b) menyeleksi isnformasi sesuai kwguanaan untuk pengalaman pribadi, c) menganalisis data yang di peroleh. Dalam analisis itu dapat menggunakan teknologi komputer atau metodologi ilmu pengetahuan lainnya, d) mengadakan sintesis atas hasil analisis sehingga dapat merumuskan alternatif-alternatif keputusan yang baik dan benar, e) mengambil keputusan, dan akhirnya f) dapat mengembangkan pengetahuan yang telah di peroleh.

2. Fungsi Sisdiknas dalam Mempersiapkan Masyarakat Industri Modern

1. Fungsi preservasi-dinamik

Fungsi tradisional pendidikan ialah transformasi budaya dari generasi ke generasi. Dalam arti yang luas pendidikan adalah konservator budaya. Namun tentunya kebudayaan itu bukan lah hal yang statis. Bagaimanapun terisolasinya suatu masyarakat selalu ada perubahan lambat atau cepat, apabila masyarakat itu tetap eksis. Fungsi pendidikan ialah mempertahankan unsur-unsur esensial dari kebudayaan itu dengan membuka diri terhadap unsur-unsur fositif dari luar. Kemampuan selektif suatu kebudayaan bergantung pada derajat ketahanan budaya dari masyarakat yang memilikinya. semakin kuat kemampuan selektif suatu budaya, semakin kuat identitas masyarakat dan bangsa yang memilikinya. Tugas pendidikan ialah menanamkan apresiasi budaya dari peserta didik memulai penghayatan-penghayatan budaya yang fungsional, serta mengembangkan daya kreativitas peserta didik melalui penghayatan-penghayatan budaya yang fungsional, serta mengembangkan daya kreativitas peserta didik dalam melestarikan dan mengembangkan kebudayaan.

2. fungsi partisipatoris

Pendidikan bukan sekedar pwngawal (guardian) masa lalu dalam fungsinya sebagai preservator budaya, juga bukan hanya menyiapkan peserta didk untuk masa depannya, pendidikan itu terutama bertanggung jawab terhadap generasi masa kini. Proses pendidikan itu merupakan suatu proses yang berkelanjutan dengan masa-pencernaan (digestion period) 15-20 tahun.

3. fungsi preparatoris-antisipatoris

Pendidikan dalam arti sempit adalah mempersiapkan generasi muda untuk tugasnya dalam masyarakat masa depan. Tugas preparatoris ini memang tidak mudah malah menurut Isaac Asimov tidak mungkin sebab masa depan adalah masa yang banyak kemungkinan. Namun skenario masyarakat masa depan dapat kita antisipasikan berdasarkan analisis kecendrungan-kecendrungan yang ada atau bakal ada di masa depan.

Fungsi Pendidikan Dalam Mempersiapkan Dan Menunjang Masyarakat Industri Modern

Fungsi		Tujuan	Output	Metode	lembaga
BERKESINAMBUNGAN	Preservasi Dinamik	Transmisi budaya Memberikan Budaya Nasional, termasuk budaya daerah Kesinambungan buday nasional dan daerah Ketahanan budaya Ketahanan nasional Identitas nasional Preskristif Adaptasi reseptif keluarga lembaga pendidikan formal dan non-formal
	Partisipatoris	memecahkan masalah pendidikan masa kuni penunjang program-program pembangunan dalam menyediakan tenaga kerja trampil relevansi eksternal ISPENNAS tenaga kerja yang terampil eksploratif aktif partisipatif seluruh lembaga pendidikan dan pelatihan
	Partisipatoris antisipatoris	mempersiapkan anggota  masyarakat industri modern memiliki sikap-sikap tertentu dalam masyarakat industri	-          sadar iptek-          masyarakat numerik	kreatif inovatif penalaran pendidikan formal dan berbagai bentuk pendidikan berkelanjutan

1. C.    MENUJU SISDIKNAS YANG MENUNJANG MASYARAKAT INDUSTRI MODERN

1. Pendidikan Dasar

Undang-undang dasar No.2 tahun1989 mengenai Sistem Pendidikan Nasional tentang pendidikan dasar 9 tahun mungkin akan menjadi kenyataan sebagai syarat wajib belajar dalam 2 repelita. Pada akhir pembangunan nasional jangka panjang ke dua, pendidikan universal pada tingkat pendidikan menengah sudah dapat di terapkan. Inilah dasar pendidikan yang dianggap cukup kokoh untuk menunjang mansyarakat industri moderen dan masyarakat informasi.

Yang paling penting dalam peningkatan pendidikan dasar untuk warga masyarakat industri ialah lahirnya kepatuhan terhadap norma-norma sosial baru seperti ketertiban, disiplin dalam tata kehidupan bersama, kebiasaan-kebiasaan hidup (sosial menners and habits), dan tentunya moral yang tinggi.

2. Kurukulum

            Kurikulum adalah sarana dari suatu sistem pendidikan. Masyarakat industri modern adalah nasyarakat yang hidup dan di hidupi oleh sains dan teknologi. Oleh sebab itu, tu adalah pelajaran sains dan teknologi menempat prioritas tinggi dan kurikulum, terutama pendidikan dasar. Suatu hal yang perlu di perhatikan ialah beban kurikulum sekolah kita terkenal sangat sarat dengan berbagai macam mata pelajaran sehingga sangat mendera peserta didik

3. Proses Belajar-Mengajar

            Yang perlu dikuasai oleh peserta didik adalah informasi yang telah di olah sendiri atau belajar-mandiri. Dengan sendirinya cara-cara menghafal di luar kepala sudah tidak pada tempatnya lagi, termasuk cara-cara mengajar "lecturing". Peserta didik harus dapat mencari sendiri informasi yang diperlukan dengan tuntunan guru bila di perlukan.

4. Tenaga Pendidikan

            Dalam masyarakat indusrimoderen,sosok guru bukanlah sosok yang perlu dikasihani seperti dewasa ini karena citranya yang agak merosot. Guru dalam masyarakat industri moderen adalah seorang propesional karena ia mengemban misisuatu industri-srategis dasar. Guru dalam masyarakat itu adalah seorang resi dalam arti moderen. Ia menguasai sains dan teknologi, ia membawa pesrta didik kepada pengenalan sains dan teknologi itu, dan lebih dari itu ia adalah sosok personifikasi dari moral dan keyakinan agama.

5. Pendidikan, Pelatihan, dan Tenaga Kerja

            Diperlukan program yang terintegrasi antara dunia pendidikan dan pelatihan yang dibutuhkan oleh dunia industri. Program-program pelatihan bukan hanya dilaksanakan didalam industri, juga sistem pendidikan sekolah dan luar sekolah menyelenggarakan program pelatihan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Program pelatihan yang terintegrasi itu di mungkinkan karena partisipasi penuh dari dunia industri dalam program pengembangan sumberdaya manusia, serta adaptasi program pendidikan terhadap kebutuhan masyarakat.

6. Pendidikan Tinggi

Perguruan tinggi dalam masyarakat industri modern adalah pula pusat pengembangan iptek. Di dalam kondisi itu sudah pada waktunya mengembangkan sejumlah universitas yang berperan sebagai universitas nasional dengan reputasi internasional dan nasional, serta merupakan pula arena pertemuan antar putera daerah dalam rangka mengokohkan persatuan dan kesatuan nasional.

Peranan pendidikan tinggi sebagai pusat penelitian dalam masyarakat industri modern memang sangat relevan karna spesialisasinya itu serta dengan dukungan penuh dari duania industri serta pusat-pusat penelitian yang lain. Universita akan menjadi pusat dari berbagai kegiatan penelitian sehingga lembaga itu menjadi universe-city.

7. Pendidikan Berkelanjutan

Sistem pendidikan formal akan menyediakan program bahkan waktu khusus bagi masyarakat untuk pendidikan berkelanjutan. Begitu pula kegiatan kulikuler di perguruan tinggi akan begitu fleksibel untuk menampung anggota masyarakat yang ingin menimba ilmu pengetahuaan.

8. Pembiayaan Pendidikan

Pendidikan yang bermutu merupakan suatu investasi yang mahal. Masyarakat industri modern menyadari hal inidan akan menanamkan investasi yang besar untuk industri pendidikan itu. Kesadaran masyarakat untuk menanggung biaya pendidikan pada hakekatnya akan memberikan suata kekuatan pada masyarakat untuk bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan.

Pembiayaan pendidikan yang cukup besar dalam masyarakat industri modern berasal dari orang tua, masyarakat dan industri.

9. Desentralisasi Pendidikan dan Partisipasi Masyarakat

            Pendidikan yang di sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat industri modern haruslah berakar dalam masyarakat setempat. Oleh sebab itu, sentralisasi cendrung menghasilkan pendidikan dari masyarakat. Dalam hal ini, provinsi merupakan suatu kesatuan yang riil dalam menyusun program pendidikan dan pelatihan terpadu yang susai dengan kebutuhan dan sumber daya alam dan manusia dalam daerah itu.

Sentralisasi pendidikan hanya pada hal-hal yang berkenaan dengan kepentingan nasional seperti kebijakan mengenai bahasa naisional, sistem pendidikan dan pada tingkat tertentu mengenai akreditasi, khususnya untuk pendidikan tinggi. Desentralisasi pendidikan berkenaan pula dengan upaya memberikan otonomi kepada daerah.

10. Manajemen Pendidikan

Dalam masyarakat industri modern di perlukan manajemen pendidkan yang berbeda dari sekarang. Pertama-tama, semakin canggih sistem pendidikan itu semakin diperlukan para pengelola pendidikan yang profesional. Ada pemikiran bahwa, para rektor pendidikan tinggi di rekrut dari para manajer duniaperusahaan. Memang pendidikan dalam industri modern telah merupakan suatu industri tersendiri. Oleh sebab itu, perlu di kelola oleh para manajer (perusahaan yang profesional.

10 mega-trends sisdiknas menunjang masyarakat industri moderen

Komponen/ Periode	Masa Trensisi	Masyarakat Industi Modern
Pendidikan dasar	Menuntaskan wajib belajar pendidikan dasar dan merintis pendidikan universal pendidikan menengah. Pendidikan dasar memperoleh prioritas utama dengan tujuan utama pendidikan kewarga negara, disiplin, kepatuhan terhadap norma-norma sosial. Fasilitas belajar diperlengkapi secara memadai untuk menjamin tercapainya mutu pendidikan yang tinggi.	Pendidikan universal pada tingkat sekolah menengah. Dasar-dasar pengetahuan sains dan warga negara yang cerdas dan patuh terhadap norma-norma sosial telah di letakkan. Prndidikan moral dan agama ,e,[eroleh prioritas tinggi.
Kurikulum	Kurikulum inti untuk semua warga negara dengan variasi berdasarkan sumberdaya alam dan potensi perkembangan daerah. Beban kurikulum yang wajar dengan prioritas pada pendidikan kewarga negaraan, ilmu dasar, sains, bahasa indonesia dan beberapa bahasa asing yang relevan dengan kedudukan indonesia di pasifik. Pengembangan kurikulum untuk kebutuhan masyarakat, pendidikan budaya dan agama.	Kurikulum dengan prioritas pasa pendidikan sains, bahasa indonesia dan beberapa bahasa asing yang relevan. Kurikulum bersifat fleksibbel di sesuaikan dengan keperluan masyarakat. Kurikulum pendidikan tinggi semakin individualistik dan terarah kwpada riset dan pengembangan budaya.
Proses belajar	Proses belajar dengan cara kuliah dan menghafal di ganti dengan cbsa dan belajar secara mandiri. pasilitas bantu belajar seperti buku teks, buku referensi, laboratorium, bengkel kerja, perlu di lengkapi. buku harus dapat terjangkau oleh daya beli masyarakat atau dekat pada peserta didik. Teknologi pendidikan semakin dimanfaatkan.	Belajar mandiri dan kreatif serta dapat memanfaatkan pusat-pusat informasi serta memanfaatkan teknologi pendidikan.
Tenaga kependidikan	Tenaga guru pendidikan dasar minimal D 3 dan semakin ditingkatkan menjadi S 1. IKIP tidak akan memadai. Guru haruslah seorang saintis plus kemampuan mendidik. Program pengayaan merupakan bagian dari pembinaan profesional guru. Dosen perguruan tinggi berkualifikasi S2, S3.	Guru adalh tenaga profesional dengan penghargaan sosial-ekonomi yang sesuai dengan kepakarannya.
Pendidikan dan pelatihan	Keserasian antara program pendidikan dan pelatihan dengan dunia kerja. Sekolah Kejuruan dan politeknik di kembangkan sepenuhnya, dan di Sekolah Menengah di kembangkan program kejujuran. Skor swasta dan industri sebagai konsumen tenaga trampil, ikut serta dalam pengembangan pendidikan kejujuran dan pelatihan.	Adanya suatu program pendidikan dan pelatihan yang terintegrasi dengan kebutuhan dengan kebutuhan masyarakat industri.
Pendidikan tinggi	Peningkatan mutu pendidikan tinggi : fasilitas yang memadai, tenaga dosen yang memenuhi syarat, program yang relevan dengan keperluan tenaga bagi pembangunan. Pengembangan "Universitas nasional" serta peningkatan mutu perguruan tinggi daerah. Penataan kurikulum pendidikan tinggi yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional atau daerah. Penataan PTS serta penyempurnaan sistem akreditasi yang berlaku untuk PTN dan PTS.	Pendidikan tinggi dengan program yang bermutu dan fleksibel dan individualistik dalam suatu sistem meliputi universitas nasional, universitas daerah, dan PTS. Antara pendidikan tinggi dan dunia industri terdapat hubungan simbiostik. Pendidikan tinggi adalah pusat riset dan pusat budaya
Pendidikan berkelanjutan	Penataan dan penyempurnaan Program PLS dan pelatihan dalam suatu sistem yang menunjang keperluan tenaga trampil maupun mengembangkan kewiraswataan. Membuka pintu sekolah bagi program pendidikan masyarakat, baik pendidikan menengah maupun pendidikan tinggi. Keikutsertaan lembaga-lembaga masyarakat dalam pendidikan berkelanjutan.	Sistem pendidikan dan pelatihan mempunyai program khusus untuk masyarakat. Masyarakat memberi bantuan dalam menunjang program pendidikan berkelanjutan.
Pembiayaan pendidikan	Cost=sharing yang lebih rasional dikembangkan dalam membiayai pendidikan. Individu lebih besar menanggung biaya pendidikan sesudah Pendidikan Dasar, sementara itu di kembangkansistem beasiswa dan kredit pendidikan yang lebih baik. Masyarakat ikut serta dalam membantu pembiayaan melalui dana-dana pendidikan, pajak pendidikan BP3 yang fungsional	Pendidikan yang bermutu membutuhkan biaya yang besar. Masyarakat mau menjadikan investasi untuk pendidikannya. Sebaiknya pendidikan memberi pendidikan yang bermutu diinginkan masyarakat.
Desentralisasi & partisipasi masyarakat	Pendidikan Dasar di selenggarakan penyelenggaraannya kepada daerah, mula-mula kepada pemda dakti I secara berangsur dan terencana kepada dikti II. Perangkat organisasi serta pelaksanaan di dati I dan dati II segera disiapkan. Sejalan dengan proses desentralisasi, partisipasi masyarakat dalam mobilisasi sumber-sumber pendidikan di daerah disiapkan dan di tingkatkan.	Antara masyarakat industri pemerintah (daerah), serta lembaga pendidikan dan pelatihan terdapat interaksi yang wajar berdasarkan kepentingan bersama.
Pengelolaan	Sejalan dengan desentralisasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan didaerah, pengelolaan pendidikan dasar dan pelatihan dalam revelita VI telah diserahkan pada pemda tingkat I. Pengelola-pengelola pendidikan dan pelatihan yang profesional perlu disiapkan. Masyarakat secara aktif ikut serta dalam peningkatan pengelolaan pendidikan.	Daerah (tingkat I) mengelola seluruh sistem pendidikan dan pelatihan didaerahnya dalam rangka SISDIKNAS. SISDIKNAS di kelola oleh manajer profesional.